Forum Warga Kota (FAKTA) mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah mengajukan kembali rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk dibahas dan disahkan oleh legislatif.

DKI Jakarta saat ini sudah memiliki regulasi

Sekadar diketahui, raperda KTR sudah beberapa kali masuk dalam agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI, namun tidak kunjung selesai.

Ketua Divisi Ligitasi Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Yosua Manalu mengatakan,  pihaknya mengapresiasi langkah Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang telah mengajukan raperda KTR  untuk dibahas oleh DPRD DKI dan disahkan menjadi peraturan daerah.

"Penjabat Gubernur bergerak cepat menyerahkan raperda KTR untuk dibahas kembali kepada legislatif. Kami optimistis Perda ini bisa segera disahkan pada 2023,” ujar Yosua, Kamis (4/5).

Ia memaparkan, pengesahan raperda KTR saat ini menunggu tahapan pembahasan di DPRD DKI Jakarta.

Menurut Yosua, DKI Jakarta seharusnya tidak sulit untuk segera memiliki Perda KTR. Sebab, peraturan daerah perihal kawasan tanpa rokok di Jakarta telah diatur dalam Pasal 13 Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Sementara aturan tentang reklame rokok diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang.

"DKI Jakarta saat ini sudah memiliki regulasi termasuk Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok, sehingga hanya perlu memperkuat semua aturan yang ada pada Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok agar tidak tercecer serta tegas untuk dapat diterapkan sanksi bagi pelanggar nantinya,” tegasnya.

Untuk itu, ia berharap raperda KTR Jakarta tidak lagi terhambat seperti tahun sebelumnya.

“Kami juga optimistis raperda yang diajukan oleh Penjabat Gubernur DKI segera dibahas di legislatif. Jika kembali tidak disahkan ini akan menjadi sebuah kemunduran lagi bagi warga Jakarta untuk mencapai derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya,” tandasnya.